Pembentukan Ad Hoc Group Dalam Bali Process

Pembentukan Ad Hoc Group Dalam Bali Process

Pembentukan Ad Hoc Group Dalam Bali Process

Seiring dengan berkembang dan semakin kompleknya

Busbagus.co.id – permasalahan seputar perdaganan dan penyelundupan manusia yang dihadapi oleh Bali Process, maka pada tahun 2009 saat diselenggarakannya petemuan tingkat menteri Bali Process yang ke-3, semua negara anggota sepakat untuk membentuk sebuah kelompok Ad Hoc. Tujuan utama dari dibentuknya kelompok Ad Hoc ini adalah, untuk mengembangkan respon regional terhadap tantangan masa kini dan membantu negara-negara anggota dalam memerangi pergerakan populasi ireguler terkait dengan kejahatan transnasional, perdaganan dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat. Sebagai tindak lanjut dari keputusan pembentukan Ad Hoc group tersebut, maka pada pertemuan tingkat menteri yang ke-4 pada Bulan Maret 2011, para perwakilan negara anggota sepakat untuk mendukung Ad Hoc group dengan memberikan rekomendasi untuk membentuk sebuah kerangka kerjasaama regonal atau yang dikenal dengan Regional Cooperation Framework (RCF).

Sebagaimana, kerangka kerjasama tersebut,

dibentuk dengan terus memperhitungkan berbagai saran dan masukan yang diformulasikan serta diajukan oleh UNHCR selaku badan internasional PBB yang fokus pada masalah pengungsi dan imigran. Sebagai tindak lanjut dari berbagai keputusan diatas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bali Process adalah dengan mendirikan Regional Support Office (RSO).

Keberlanjutan dari diskusi dan pertamuan Bali Process

dalam menerapkan berbagai macam langkah selanjutnya yang lebih progresif dan efisien telah menadi cara pandang yang lebih konsensual dalam melihat perpindahan yang bersfat paksaan dan menjadikannya sebagai sebuah tindak kejahatan transnasional. Hal tersebut telah menjadikan, topik perpindahan mansuia secara ilegal menjadi isu global yang menjadikan masalah imigran ilegal menjadi semakin komplek dan kerjasama antar negara sangat dibutuhkan pada level regional.

Baca Artikel Lainnya:

Strategi dan Lembaga

Strategi dan Lembaga

Strategi dan Lembaga

Busbagus.co.id – Dalam politik dunia mencapai sebuah kesepakatan kerjasama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena di dalam dunia yang anarki, tidak ada peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa seperti yang diungkapkan oleh kaum realis. Dalam asumsi neorealis juga menjelaskan bahwa struktur internasional adalah anarki, dimana tidak adanya satu kekuatan dominan yang dapat mengatur negara-negara dalam sistem internasional. Ketiadaan kekuatan yang dominan di dalam dunia yang anarki berarti tidak ada jaminan bahwa terciptanya kepatuhan diantara negara-negara. Dengan kondisi seperti ini, negara akan menjadi aktor yang dominan, dimana negara akan menjadi aktor yang rasional dalam hubunganya dengan negara lain dan mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya semaksimal mungkin. Namun tekadang kerjasama dapat dilakukan, karena isu-isu dalam hubungan internasionl asa sekarang tidak hanya masalah perang namun juga isu kerjasama yang bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk mengatakan bahwa dunia politik adalah anarkis tidak berarti bahwa itu sepenuhnya tidak memiliki organisasi.

Dimensi situasional mempengaruhi kecenderungan aktor dalam hubungan internasional untuk bekerja sama: mutualitas kepentingan, shadow of the future , danjumlah pelaku.

  1. Struktur Payoff

Ide ini pertama kali diresmikan oleh Axelrod yang mengatakan bahwa strukturpayoff mempengaruhi tingkat kerjasama dengan menjelaskan beberapa model permainan untuk mengukur seberapa besar struktur payoff mempengaruhi kecenderungan aktor untuk bekerjasama. Dari inilah kemudian muncul Games Theory seperti Prisoner’s Dilemma. Struktur Payoff sering bergantung pada peristiwa yang terjadi di luar kendali aktor.

Struktur payoff yang saling menguntungkan akan berbeda tingkat kerjasamanyadibanding dengan payoff yang menawarkan suatu pilihan yang sulit. Lebih besar konflik kepentingan antara aktor, maka akan lebih besar pula kemungkinan aktor memilih to defect dalam kerjasama. Strukutur payoff yang mempengaruhi mutuality of interest tidak berdasarkan pada faktor tujuan, tetapi didasarkan pada persepsi aktor atas kepentingan mereka

Struktur payoff yang menentukan kebersamaan dari hasil yang didapatkan tidakhanya didasarkan pada faktor obyektif, tetapi didasarkan pada persepsi para aktorkepentingan mereka sendiri. Persepsi mendefinisikan kepentingan. Oleh karena itu,untuk memahami mutualitas derajat kepentingan kita harus memahami proses dimanakepentingan dianggap dan preferensi ditentukan.

Salah satu cara untuk memahami proses ini adalah untuk melihatnya sebagai perubahan imbal balik, sehingga permainan seperti Dilema tahanan yang sebelumnya sudah disinggung di atas menjadi baik lebih atau kurang konfliktual. Dalam Prisoner’s Dilemma, orang cenderung mencari keuntungan pribadinya, oleh karena itu orang akan cenderung melakukan defect dalam Prisoner’s Dilemma. Karena DC (Defect-Cooperation) nilainya lebih besar daripada CC (Cooperation-Cooperation). Bahkan nilai DD (defect-defect) nilainya lebih besar dibanding CD (cooperation-defect). Dalam Prisoner’s Dilemma menunjukkan bahwa konflik kepentingan diantara pemain sangat besar, maka lebih besar pula kemungkinan pemain memilih to defect atau tidak bekerjasama.

 

  1. The shadow of the future

Dimensi kedua yang mempengaruhi kecenderungan aktor untuk bekerjasama adalahkekhawatiran tentang masa depan. Hasil yang akan dicapai dimasa depan dalam sebuah kerjasama adalah nilai-nilai relatif terhadap hasil saat ini. Maksudnya apa yang didapat sekarang meskipun kecil nilainya namun suatu kerjasama akan bernilai jika kerjasama tersebut memiliki potensi menguntungkan di masa depan. Kerjasama Internasional dalam sebuah Rezim Internasional memang tidak dapat sepenuhnya menjamin peroleha keuntungan maksimal. Tapi keterjaminan kerjasama jangka panjang (iterated play)setidaknya lebih menguntungkan dibandingkan defect untuk keuntungan yang hanya bersifat sementara (myopic pursuit) yang dapat membawa kerugian di jangka panjang. Itulah sebabnya diperlukan Shadow of the future dalam bentuk Long time horizon sehingga dapat diperoleh keuntungan yang terbaik yang bisa didapat melalui kerjasama internasional.

Bayangan akan masa depan efektif dalam mempromosikan kerjasama dipengaruhi oleh faktor:

  1. Long time horizons
  2. Interaksi yang terus menerus
  3. Informasi tentang tindakan orang lain
  4. Tanggapan cepat terhadap perubahan tindakan aktor lain

Dimensi bayangan masa depan tampaknya untuk membedakan militer dari isu-isu ekonomi lebih tajam daripada dimensi payoff. Empat komponennya dapat digunakan untuk menganalisis beberapa alasan mengapa isu-isu ekonomi politik internasional dapat diselesaikan lebih kooperatif daripada isu-isu keamanan internasional, bahkan ketika matriks payoff yang mendasari adalah sama-misalnya, ketika Dilema Narapidana ‘berlaku. Paling penting adalah kombinasi dari dua faktor pertama; cakrawala waktu yang lama dan keteraturan keteraturan taruhannya. Long Time Horizon adalah belajar untuk membuka cakrawala bahwa kerjasama bukan hanya merupakan bentuk single play (one time transaction) tetapi dalam bentuk iterated play  atau hubungan kerjasama yang terus berlanjut dalam kurun waktu yang tak terhinggaMeskipun terbentuknya rezim tidak bisa sepenuhnya menjamin perolehan keuntungan maksimal. Dalam hubungan ekonomi, pelaku harus berharap bahwa hubungan mereka akan terus berlalu dan waktu yang tidak terbatas; yaitu, kerjasama yang mereka lakukan satu sama lain akan berulang. Biasanya tidak ada pihak dalam interaksi ekonomi dapat menghilangkan yang lain, atau mengubah aturandalam sebuah langkah tunggal.

Kerjasama Internasional dalam sebuah Rezim Internasional memang tidak dapat sepenuhnya menjamin perolehan keuntungan maksimal. Tapi keterjaminan kerjasama jangka panjang setidaknya lebih menguntungkan ketimbang defect untuk keuntungan yang hanya bersifat sementara yang dapat membawa kerugian di jangka panjang. Itulah sebabnya diperlukan Shadow of the future dalam bentuk Long time horizon sehingga dapat diperoleh keuntungan yang terbaik yang bisa didapat melalui kerjasama internasional.

  1. Banyak aktor yang terlibat

Kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dalam mixed-motive game dipengaruhitidak hanya oleh struktur payoff dan bayangan masa depan, tetapi juga oleh jumlah pemaindalam permainan dan oleh bagaimana hubungan mereka yang terstruktur. Semakin banyak aktor dan kepentingan di dalamnya yang terlibat maka akan semakin fragile suatu kerjasama.  Strategi yang efektif untuk memelihara kerjasama dalam adalah prinsip resiprositas. Resiprositas akan efektif jika:

            – Aktor dapat mengidentifikasi defectors

            – Mereka dapat fokus apa yang akan dilakukan terhadapsi defector

            – Mereka mempunyai insentive jangka panjang  yang cukup untuk menekan si defectors.

Namun, sulit untuk melakukan hal diatas jika suatu kerjasama memilki aktor yang banyak.Masalah yang dihadapi akto antara lain:

  1. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi defector. Masalah mengidentifikasi defectoradalah salah satu aspek dari masalah mendasar yang menimpa upaya untuk bekerja samadalam politik dunia. Dalam rangka mempertahankan kerjasama pemerintah harus memiliki keyakinan dalam kemampuan mereka untuk memantau rekan-rekan mereka agar merespons secara efektif terhadap pengkhianatan.
  2. Pemberian sanksi akan menjadi masalah ketika para aktor tidak bisa fokus memberikan hukuman terhadap si defector, misalnya ketika menghadapi si defector yang sangat kuat.
  3. Pemberian sanksi akan menjadi masalah ketika sebagian anggota kelompok justru tidak bersikap sama, ada yang merasa perlu memberikan hukuman tetapi ada yang merasa tidak perlu memberikan hukuman pada si defector.

n  Menurut Keohane, kerjasama harus dibedakan dengan harmoni.

n  Harmoni menunjuk kepada situasi di mana kebijakan-kebijakan para aktor (dalam mengejar kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan yang lain) secara otomatis memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pihak lain. Ketika harmoni yang terjadi, maka kerjasama tidaklah penting. Ia bahkan bisa berbahaya ketika individu-individu tertentu berkonspirasi untuk mengeksploitasi yang lain.

n  Kerjasama merupakan sebuah objek yang sukar untuk dipahami dan sumber-sumbernya memiliki banyak segi dan saling bertalian

n  Oleh karena itu, sangatlah tidak mudah, atau dalam bahasa Keohane ’impossible’, untuk menginvestigasinya dengan tindakan ilmiah yang ketat

n  Menurut Axelrod dan Keohane untuk mencapai kerjasama dalam sistem yang anarki memang merupakan hal yang sulit karena tidak adanya pemerintahan bersama untuk menjalankan peraturan dan dengan standar masyarakat domestik, institusi internasional lemah di dalam anarki

n  Kecurangan dan muslihat merupakan hal yang lumrah dalam kerjasama dengan sistem yang anarki. Pada beberapa situasi, kerjasama terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka untuk menghadapi atau mengantisipasi aktor lainnya

n  Kaum neo-liberal institusionalis meyakini bahwa kerjasama bukanlah sebuah kebetulan, melainkan tindakan yang disadari untuk mencapai tujuan bersama daninstitusi internasional ada sebagai salah satu cara memfasilitasi kerjasama internasional. Memang tidak semua institusi internasional memfasilitasi kerjasama pada tatanan global, tetapi hampir seluruh bentuk kerja sama internasional dituangkan dalam sebuah bentuk institusi

Reciprocity dan Strategi Dalam Multilevel Games

Sebuah bentuk kerjasmaa dapat pindah ke posisi keluar kemudia kembali untuk melihat keadaan didalamnya. Sebuah pemerintahan dapat berada dalam sebuah kondisi reciprocity jika berada dalam sebuah kondisi dimana antara kepentingannya memiliki kecendrungan yang sama dengan keadaan sekitarnya. Analis aoye menunjukkan bahwa pembangunan moneter melalui politik sering kali menjadi sebuah strategi Inggris dalam melakukan hubungan dengan negara sekitarnya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang cenderung melakukan deskriminasi dengan melakukan   aggresive reprocity dalam trade negosiasinya. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah maslaah militer dan keamanan kawasan. Dengan adanya hubungan timbal balik maka terdapat isu akan terciptanya hubungan saling ketergantungan antar aktor.

Pentingnya Sebuah Persepsi

Kontribusi dari kerjasama dibawah sebuah sistem yang anarki tidak hanya selalu fokus pada aturan dari persepsi pembuatan kebijakan. Namun yang paling terpentng adalah, bagaimana sebuah persepsi tersebut dapat lebih menegaskan posisi dari persepsi itu sendiri. Hal yang paling sinifikan dari sebuah persepsi adalah kepercayaan dan kognisi. Sebuah pembuatan kebijakan akan menjadi suatu hal yang ambigu saat terpengaruh dengan berbagai masalah yang ada dalam diri aktor pembuat kebijakan. Selain itu pembuatan kebijakan juga cukup dipengaruhi oleh hal-hal yang berkenaan dengan psikologi dalam diri aktor tersebut. Semua kepala negara sebenarnya berada pada tempat yang saling berbeda antara satu dengan yang lainya. Sehingga banyak dari keputusan yang diambil selalu berdasarkan asumsi dasar dari rasionalitas yang ada dalam diri mereka seperti apa hal yang paling terpenting untuk dilakukan, apa yang akan didapat, apa yang sudah didapat, dan yang terpentng adalah tanggungjawab untuk melakukan perubahan.

Selan hal tersebut hal yang paling mendasar dari sebuah pentingnya persepsi datang dari keamanan area (kawasan suatu negara). Seperti halnya kawasan berbukit dan bebatuan, yang mana sebuah negara yang sedang berada dalam keadaan perlombaan senjata selalu melakukan keputusan pertahanan yang deffensife dibandingkan offensife. Karena dalam persepsi mereka tertanam, bahwa pernsejataan tersebut memiliki daya tawar yang lebih besar dari pada keamanan itu sendiri. Karena dari itulah,b anyak dari perlombaan senjata antar negara yang tidak memikirkan konsekuensi dari perlombaan itu sendiri.  Isu mengenai keamanan selalu menyajikan sebuah contoh yang dramatik, dimana pemerintah tidak lebh baik memahami mengenai aksi mereka dalam sebuah dunia ekonomi politik yang mana selalu menjadi perhatian negara lainnya. Peperangan dalam hal perekonomian sering sekali terjadi dengan diawali oleh kesalahan negara dalam mempercayai negara lainnya dalam keengganan untuk menaikkan tarif makanan yang jauh lebih penting ketimbang barang manufaktur.

Grouping Institusi dan Norma Baru

Berawal dari pertanyaan bagaimana sebuah agenda setting efektif dalam mengubah kerjasama pembangunan. Adapun beberapa faktor yang ada didalamnya seperti mutualitas kepentingan, bayangan akan masa depan, dan juga jumlah dari aktor yang ada didalamnya. Semua hal ini berawal saat pertengahan abad ke 14 dimana terjadi kekacauan ekonomi, kebijakan moneter, perlombaan senjata dan kekacauan lainnya. Setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat membantu kit auntuk memetakan antara konflik dan kerjasama. Yang pertama adalah seorang aktor tidak akan pernah puas untuk membuat kebijakan strategis yang sederhana dengan bergantung pada situasi yang mereka temukan pada diri mereka sendiri. Namun dari banyak kasus terdapat kesengajaan untuk mengubah situasi dari sebuah struktur dengan cara mengubah konteks yang ada dalam struktur tersebut. Konsep strategi yang paling fundamental dalam mencapai obyektifitas adalah dengan adanya timbal balik (reciprocity). Kerjasama internasional tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada keuntungan yang didapat dari semua anggota yang tergabung dalam sebuah perserikatan.

Aktor negara yang berada dalam dunia politik akan dapat menyetujui sebuah hubungan timbal balik jika memang aktor tersebut memiliki power yang memadai. Yang mana dalam hubungan antar power, negara yang memiliki power yang kuat akan cenderung memilih berhubungan dengan negara yang memiliki power dibawahnya. Hal ini jgua untuk mempermudah negara tersebut untuk mengendalikan negara-negara yang tergabung dalam kesatuan tersebut. Sehingga rezim sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari prinsip baik secara implisit maupun eksplisit, nilai, aturan, dan juga prosedur pembuatan kebijakan yang terdapat pada diri aktor. Power dapat digunakan untuk memfasilitasi pembuatan sebuah rezim. Sebuah rezim tidak akan dapat melawan aturan dalam sebuah sistem yang hirarki, namun rezim dapat mengubah bentuk dari transaksi dan juga menyajikan informasi kepada semua anggotanya. Seprti halnya Eropa yang mempermudah par aelit politiknya untuk dapat saling memahami satu dengan lainnya.

Rezim internasional bkanlah bagian dari hubungan timbal balik, selama rezim tersebut kuat dan terinstitusionalkan. Rezim menghubungkan dan mendelegtimasi hubungan timbal balik yang tidak searah dan menjadikannya dengan biaya yang mahal. Dan dalam hal ini, reputasi menjadi sebuah hal yang amat penting, yang mana sebuah negara dengan reputasi yang baik akan lebih mudah mendapatkan akses dari pada negara yang memiliki reputasi buruk. Rezim internasional juga dapat membuat sebuah norma baru, pembangunangi apra aktor dalam  sebuah sistem yang hirarki, setting ulang terhadap rezim internasional, dan kuga mencoba menerima hal dan nilai baru menjadi sebuah bekal dalam menerima perubahan struktur interaksi antar aktor.

Hal yang paling utama menjadi sumber kegagalan adalah keinginan untuk menrestruktur hubungan yang mungkin tidak akan pernah dapat mencapai tingkat yang paling bawah. Beberapa argumen telah terinstitusikan, namun terkadang timbal balik yang didapatkan sangat kontradiktif. Kesuksesan dalam melakukan pengaturan, terkadang justru menjadi sumber kegagalan itu sendiri. Beberapa institusi terkadang sudah menjadi usang. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kondisi seperti apa kondisi institusi internasional sebenarnya. Terdapat beberapa definisi mengenali bentuk dari praktik bersama. Sebuah fasilitas kerjasama yang dapat digunakan dlam batasan waktu tertentu. Interaksi yang intensif dalam sebuah institusi merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah teori strategi. Meskipun terdapat beberapa dorongan dari sebuah institusi begi negara untuk saling bekerjasama, namun terdapat juga dorongan dari lingkungan yang mengharuskan negara untuk dapat bekerjasama.

Kesimpulan

Pandangan realis akan power masih cendrung dominan dalam hubungan institusi dan juga rezim internasional. Diamna negara yang memiliki kekuatan power lbih besar akan cendrung memiliki peranan dan pengaruh yang lebih besar dari negara-negara lainnya. Negara besar yang memiliki power juga cenderung agresif, meskupun demikian hubungan institusi tersebut tetap harus dalam kondisi yang hirarki dimana kesemua negara memiliki kedudukan yang sama. Sehingga pandangan akan power disini tidak terlalu terlihat meskipun power tersebut masih sangat kental terasa.

Baca Artikel Lainnya:

Pemikiran Politik Aristoteles

Pemikiran Politik Aristoteles

Pemikiran Politik Aristoteles

Busbagus.co.id – Aristoteles merupakan salah seorang pemikir klasik yang lahir di Stagira dan merupakan pendiri dari sekolah yang bernama Lyceum

Adapun beberapa perbedaan pemikiran Plato dengan Aristoteles adalah sebagai berikut:

Plato Aristoteles
Political Idealism Political Realism
Bapak Filsafat Politik Bapak Ilmu Politik
Metode Deduktif Metode Induktif
Utopian Best Possible State
Kewajiban (nature) Hak (aktifitas)
Philosophical Method Scientific and analytical

Adapun keahlian dan kontribusi dari Aristoteles tidak hanya sebatas pada satu bidang disiplin ilmu saja, namun juga memiliki banyak pengaruh di banyak bidang ilmu seperti Aristoteles on Logic, Aristoteles on Mechanics, Aristoteles on Physics, Aristoteles on Phsiology , Aristoteles on Astronomy, Aristoteles on Economics, Aristoteles on Politics. Kontribusi terbesar Aristoteles dalam bidang kajian ilmu sosial adalah pada metodologi yang digunakannya yang berbasis fokus pada rasionalitas, serta adanya integrasi etnik dan sosial, dan memberikan pondasi sistematis dari moral, politik, dan teori sosial beserta beberapa konsep dasar dari ekonomi, hukum, dan pendidikan.

 

Aristoteles memiliki kehidupan yang dekat dengan kekuasaan yang memungkinkannya untuk mempelajari nilai dasar dari one man role (satu penguasa dengan aturannya), ekonomi, dan pentingnya hubungan serta kebijakan luar negeri. Adapun beberapa karya yang dimiliki Aristoteles adalah sebagai berikut: 150 Philosophical Treaties, yang mana 30 diantaranya masalah filsafat dalam biologi dan Psikologi serta hubungannya dengan politik. Aristoteles juga menulis pemikirannya yang kemudian dikenal dengan “Leacture Noted”. Selain itu, Aristoteles juga memiliki 6 karya tulis tentang logika, 26 dengan subjek berbeda tentang dasar ilmu sosial, 4 Dalam etika dan moral3 tentang seni dan puisi. Selebihnya tentang metafisika, ekonomi, sejarah, dan politik. Beberapa tulisan lainnya adalah Dialouges and others works of a popular character,Collections of fact and material from scientific treatmentSystematic tract On the Polity of the Athenians. Beberapa metode yang digunakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut Scientific and analytical methodology, Induktif dan Deduktif, Historical dan Comparative, Teleological and Analogical, Analytical and Observation.

Pondasi Filsafat Teori Politik dan Etika Aristoteles adalah sebagai berikut, politik tidak akan lepas dari ilmu dan etika, fenomena merupakan intepretasi dari bentuk dan ruh, etika menjadi pemandu ilmu politik, negara adalah bentuk dari moral sejati yang membentuk kehidupan.

Nicomachean Ethnics Menurut Aristoteles 

Menurut Aristoteles, negara bukan hanya sekedar komunitas politik ( pemerintahan, sekolah, etika, budaya ). Kualitas dari etika seseorang merupakan bagian dari sebuah proses, “a good man, can only be a good citizen” (kerjasama, toleransi, self-control). Bagi Aristotlese, etika dan politik memiliki hububungan melalui jaur politik, sedangkan basis dari teori politik adalah etika . Teori politik memiliki hubungan dengan teori etika, Ex: orientasi pada etika ( keadilan adalah kebajikan). Beberapa ide politik dari Aristoteles adalah sebagai berikut, tentang adanya teori keadilan. Diperbolehkannya kepemilikan barang, keluarga, dan legalisasi perbudakan. Ide mengenai Teori Revolusi, Teori Negara, Evaluasi Teori Politik

Ide Politik Aristoteles (Teori Keadilan) 

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan esensi utama dari negara, politik tidak akan dapat bertahan lama tanpa adanya keadilan dalam hak. Manusia akan dapat hidup dengan baik saat ada hukum dan keadilan yang dijalankan dalam negara. Keadilan berhubungan erat dengan kebajikan, kebajikan yang komplit, dan perwujudan dari seluruh kebaikan. Kebajikan (vertue) yang dilaksanakan adalah keharusan bagi setiap individu, karena bagi Aristoteles, kebajikan menjadi hal yang rasional untuk menegakkan keadilan.

       Keadilan akan menjadikan negara memiliki vision dan mengabungkannya dengan etika. Negara memiliki etika yang tinggi (Fair and Equal), karenanya keadilan dapat memunculkan Vertue (kebajikan). Salah satu tipe keadilan menurut Aristoteles adalahDistributive and Corrective

Keadilan Antara Plato dan Aristoteles

Plato Aristoteles
Keharusan mengerjakan sesuatu (keahlian) Reward ( proposition to what contributes)
Hubungannya dengan kewajiban Hubungannya dengan hak
Moral dan philosophical Legal
Keunggulan individu mengerjakan sesuatu Sesuatu yang sepatutnya diterima
Spiritual Practical, vertue in action, goodness in practice
Related inner self From the soul related to action

 Properti, Keluarga, dan Perbudakan

        Dengan adanya kepemilikan menurut Aristoteles, kepemilikan akan mendatangkan kepuasan psikologi dan mendorong insting manusia untuk menjaga berbagai macam kepemilikannya.  Penggunaan properti sebatas pada pemenuhan kebutuhan hidup tidak lebih, karena hal tersebut dapat merusak individu. Hal tersebut terkait dengan pendapatnya yang melihat properti bagian dari rumah tangga, dan barang siapa yang dapat mengaturnya (property tersebut) berarti dapat mengatur rumah tangganya. Bagi Aristoteles:

            – Kepemilikan pribadi untuk pribadi (bahaya)

            – Kepemilikan bersama untuk pribadi (sosialis)

            – Kepemilikan bersama untuk bersama (dapat dilakukan)

            – Kepemilikan pribadi untuk bersama (memungkinkan)

      Saat berbicara mengenai keluarga, bagi Aristoteles, keluarga adalah identitas  yang dapat digunakan untuk membangun intelektualitas individu dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, menurut Aristoteles, keluarga adalah sekolah yang paling utama dalam membangun sosial virtue (kebajikan dalam individu), dimana di dalam keluarga akan terdapat  cinta, kasih sayang, toleransi, pengorbanan, dll. Secara luas, keluarga merupakan kepanjangan dari manusia secara individu, dan desa kepanjangan (cakupan yang lebih luas) dari keluarga, dan negara adalah kepanjangan dari desa dan kumpulan dari berbagai macam keluarga. Oleh karena hal itu, bagi Aristoteles, keluarga adalah hal yang sangat mendasar dalam negara (ruang publik dan ruang private). Menurut Aristoteles, perbudakan adalah hal yang wajar terjadi (budak dan non-budak), bagi Aristoteles, perbudakan sama halnya seperti suami istri  (marital) atau sama halnya seperti hubungan dengan orang tua (parental). Sebuah bentuk hubungan yang secara alami terjadi. Perbudakan merupakan bagian dari properti (alat) untuk melakukan tindakan, hal tersebut diakrenakan budak alami adalah budak karena memang jiwa mereka tidak lengkap – mereka tidak memiliki kualitas tertentu sebagaimana manusia pada umumnya, seperti kemampuan untuk berpikir dengan benar, dan sehingga mereka perlu memiliki master (tuan) untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Hal itulah yang menjadikan budak sebagai ‘alat hidup‘, binatang domestik, yang hanya cocok untuk pekerjaan fisik

Teori Revolusi Menurut Aristoteles

       Instabilitas politik dapat mengakibakan terjadinya Revolusi. Terdapat dua cara untuk melihatnya, yaitu melalui analisa dan bukti empiris. Revolusi merupakan sebuah efek dari situasi dan kondisi dalam sebuah negara yang biasanya sedang bergejolak. Bagi Aistoteles, politik bukanlah studi sistematis tentang filsafat politik, namun lebih kepada sebuah seni dari sebuah pemerintahan dalam menjalankan proses struktur pemerintahan. Revolusi dapat menyebabakan sebuah perubahan baik dalam konstitusi dan perubahan dalam aturan (besar/kecil)

Adapun beberapa arti dari Revolusi menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

  •   Perubahan aturan
  •    Perubahan political in nature
  •    Revolusi istana
  •    Instabilitas politik dan transformasi politik


          Kekerasan, perusakan, dan pertumpahand arah 

Beberapa faktor penyebab terjadinya revolusi:

  • –          Gairah universal untuk hak istimewa dan hak prerogatif yang menyebabkan orang untuk membenci dan memberontak terhadap kondisi yang (tidak adil menurut mereka) dalam hal pangkat atau kekayaan
  • –          Penghinaan berlebihan atau ketamakan penguasa/ kelas berkuasa yang menyebabkan orang bereaksi terhadap mereka
  • –          Kepemilikan oleh satu atau lebih individu pada sebuah kekuasaan
  • –          Sebagai tabir untuk menyembunyikan kejahatan mereka sendiri
  • –          Peningkatan yang tidak proporsional dari setiap bagian (teritorial, sosial, ekonomi atau sebaliknya) dari negara, menyebabkan bagian lain untuk menggunakan cara-cara kekerasan
  • –          Pertikaian dan persaingan dari orang dari berbagai ras;
  • –          Dinamika pertengkaran dan permusuhan keluarga
  • –          Berjuang untuk kedudukan dan kekuasaan politik antara kelas rival dan faksi-faksi politik atau partai

Selain memaparkan penyebab terjadinya sebuah revolusi, Aristoteles juga memaparkan beberapa point penting untuk mencegah terjadinya revolusi

  • –          Adanya ketaatan pada hukum
  • –          Patriotisme
  • –          Pembatasan masa jabatan
  • –          Adaptasi pendidikan dengan bentuk pemerintahan
  • –          Pengakuan negara terhadap individu

Selain itu, Aristoteles juga mengambarkan beberapa gambaran/ pendefinisian mengenai pandangannya tentag sebuah negara, dimana

  • –          Negara pencapaian hidup yanglengkap
  • –          Pemenuh kebutuhan dasar, kehidupan yang lebih baik
  • –          Negara tumbuh (keluarga, desa, negara)
  • –          Negara sebelum individu
  • –          Negara adalah asosiasi dari asosiasi
  • –          Negara seperti organisme manusia
  • –          Negara adalah lebaga self sufficing
  • –          Negara adalah unsur yang membawa keberanekaragaman

Negara terbaik menurut Aristoteles adalah:

  • –          Negara kota kecil
  • –          Wilayahnya sesuai dengan populasi
  • –          Terletak dekat sungai
  • –          Hukum berlaku
  • –          Kekuasaan dipegang orang yang mampu

Evaluasi

Salah satu alasan penting untuk perbedaan ditandai adalah kenyataan bahwa Politik tidak seperti Republik adalah kumpulan dari catatan kuliah dan sejumlah esai yang berbeda ditulis selama periode waktu. Tidak seperti Plato Republik, yang ditulis di latar belakang dari kekalahan Athena dengan Sparta dalam Perang Peloponnesia dan pelaksanaan Socrates oleh demokrasi Athena, karya-karya Aristoteles diukur dalam berpikir dan analisis, mencerminkan pikiran ilmuwan daripada yang dari filsuf.

Baca Artikel Lainnya:

Rancangan Sistem Ekonomi Indonesia

Rancangan Sistem Ekonomi Indonesia

Rancangan Sistem Ekonomi Indonesia

Kerangka Dasar Suatu Perekonomian

Busbagus.co.id – Pada dasarya, masalah dasar dari kegiatan ekonomi yang ada adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.  Setidaknya terdapat beberapa kegiatan pokok yang ada dalam ekonomi adalah:

  1. Kegiatan Produksi
  2. Kegiatan Distribusi
  3. Kegiatan Pertukaran
  4. Kegiatan Konsumsi

        Produksi & konsumsi yang paling kecil dimulai dari aktifitas keluarga, yang kemudian dari komunitas sosial terkecil tersebut terus berkembang menjadi pertukaran antar individu & negara. Kondisi tersebut erat hubungannnya dengan kemajuan dalam hal teknologi komunikasi dan transportasi. Kegiatan ekonomi pokok tersebut melibatkan pihak-pihak seperti (produsen, konsumen, pedagang, pemerintah, dll). Adapun penggerak dari kegiatan ekonomi adalah, kebutuhan adalah tujuan sekaligus motivasi dari kegiatan berproduksi, konsumsi, dan tukar-menukar. Kebutuhan manusia timbul dari:

  1. Dorongan biologis untuk hidup (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal)
  2. Peradaban dan kebudayaan (rumah modern, pendidikan tinggi, makanan yang lezat, pakaian yang modis, dll)
  3. 3. Kebutuhan khas (kaca mata, pernikahan berdasarkan adat, aqikah, qurban, dll)

 

         Pada dasarnya sifat dari kebutuhan manusia pada umumnya tidak terbatas. Secara total, kebutuhan manusia tidak akan terpuaskan. Begitu satu macam kebutuhan terpuaskan, tiga atau empat kebutuhan lain akan timbul. Manusia mengejar kehidupan material yang tidak terlepas dari penilaian moral (mana yang baik, mana yang buruk, lebih nyaman, dll.). Dari kegiatan produksi tersebut kemudian kegiatan selanjutnya adalah menentukan kegiatan konsumsi begitu juga sebaliknya. Sedangkan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan produksi, konsumsi, dan tukar-menukar terbatas pada ketersediaan sumber-sumber ekonomi yang digolongkan menjadi:

  1. Sumber alam (bahan tambang, air, udara, tanah, dll)
  2. Sumber daya manusia (fisik, mental, ketrampilan, keahlian, dll)

Masalah Dasar Ekonomi  

       Bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Setiap masyarakat harus menghadapi & memecahkan masalah-masalah pokok:

  1. WHAT, apa yang harus diproduksikan dan dalam jumlah berapa
  2. HOW, bagaimana sumber-sumber ekonomi (faktor produksi) yang tersedia dipergunakan untuk memproduksi barang/jasa
  3. FOR WHOM, bagaimana barang/jasa didistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat
  4. HOW FAST, seberapa cepat perekonomian akan tumbuh

Kondisi Awal Ekonomi Indonesia Setelah Kemerdekaan

       Setelah kemerdekaan, Indonesia belum memiliki sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang ada warisan Belanda. Membangun podasi dasar ekonomi Indonesia:

    1. Dasar pemikiran
    2. Lembaga
    3. Mata uang

Pengertian Sistem Ekonomi

      Entitas yang tersusun dari elemen-elemen yang saling beriteraksi sehingga sampai batas tertentu membentuk jaringan kerja yang konsisten dalam kehidupan ekonomi.  Menurut Dumairy (1996), Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar  manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sitem ekonomi dibentuk sebagai pedoman bagi setiap elemen dalam beriteraksi dalam kehidupan ekonomi. Pedoman bagi masyarakat atau negara mengenai bagaimana kegiatan ekonomi diselenggarakan. Elemen sistem ekonomi terdiri dari:

o   sumber faktor produksi,

o   prilaku pengambil keputusan

o   proses pengambil keputusan

o   lembaga yang ada di dalamnya

Sistem ekonomi berusaha menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi: maslah pada transformasi atau pengolahan alat/ sumber pemenuh pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumberdaya alam, dan keterampilan. Sistem ekonomi terdiri dari:

 

  • Manusia sebagai subjek

 

  •  Barang ekonomi (sumber/ faktor produksi) sebagai objek

 

  • Perangkat kelembagaan yang mengatur dan saling mempengaruhi (memiliki fungsi koordinasi dalam proses pengambilan keputusan)

Cara kerja melalui:

  • mekanisme hubungan,
  •  hukum,
  • aturan,
  • kaidah,
  • norma

Perlunya Sistem Ekonomi

        Sistem ekonomi bersifat normatif dan digunakan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ekonomi yang sejalan dengan ideologi masyarakat (Sahdr, 2008). Pengembangan sistem ekonomi Indonesia: Sistem ekonomi yang berpijak pada nilai kehidupan berbangsa dengan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kebutuhan akan tatanan baru yang dijadikan sebagai pijakan untuk menyelenggaakan kehidupan ekonomi yang berkelanjutan. Dibutuhkan sebuah sistem yang lebih holistik dan memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh penyelenggara negara di masa depan.

Bentuk Sistem Ekonomi

S   Sistem ekonomi libaralis kapitalis: menyandarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar,prinsip Laissez Faire dan meyakini kemampuan (the invisible hand) 

S    Sistem ekonomi sosialis komunistik:

–          sumber daya produksi dikuasai negara.

–          Penekanan pada kebersamaan masyarakat dalam memajukan ekonomi.

–          Diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan jasa yang diberikan.

–          Prinsipnya adalah keadilan, setiap orang menerima imbalan yang sama.

–          Campur tangan negara sangat tinggi

Sistem Ekonomi Campuran: 

–           Campuran antara liberal kapitalis dengan sosialis komunistik

Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

Wilopo :

Perekonmian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja tergantung majikan. Dalam mana semua pesertanya dengan bebas diberlakukan asas kepada semua orang sesuai dengan sifat, bakat, dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pembangunan sumber-sumber kemakmuran negaranya. Landasan bagi tanggungjawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan setiap peserta

Widjojo

(fokus pada proses bekerjanya kegiatan ekonomi, bukan pada bentuk usaha). Sistem ekonomi didasarkan kepada usaha bersama seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (pendapatn perkapita) dan pembangian yang merata daripada apa yang diperoleh dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif dalam memimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi.

Emil Salim (Ekonomi Pancasila), dikembangkan oleh Mubyarto

Ciri-ciri ekonomi Pancasila:

  • Peranan negara dan apraturnya adalah penting
  • Hubungan kerja yang di dasarkan atas asas kekeluargaan
  •  Masyarakat sebagai peranan sentral dalam ekonomi Pancasila
  • Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkanding didalamnya untuk kemakmuran rakyat
  • Sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai

Sri-Edi Swasno:

Sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan meupakan hal utama yang harus ada dan didahulukan.

Pemikiran Mubyarto:

–          Roda perekonmian digerakkan oleh ragsangan ekonomi, sosial, dan moral

–          Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke  arah keadaan kemerataan sosial sesuai dengan asas-asas kemanusiaan

–          Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi

–          Koperasi merupakan soko-guru perekonomian danmeriupakan bentuk konkret dari usaha bersama

–          Adanya perimbangan yang jelas dan tegas pada tingkat nasional untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia:

–          Kelembagaan ekonomi

–          Perangkat kebijakan

–          Pola pemanfaatan sumber daya

–          Distribusi pendapatan

–          Proses pegambilan keputusan

–          Sistem insentif

Fungsi Sistem Ekonomi

Menjalankan sistem perkonomian nasional (untuk mencapai tujuan). Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Sumber apa yang dimiliki? Bagaimana melakukan kegiatan produksi? Bagaimana mendistribusikannya?

Komponen Dalam Sistem Ekonomi

–          Kepemilikan sumber daya

–          Pelaku ekonomi

–          Proses/ mekanisme kerja

–          Tujuan kesejahteraan masyarakat

Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Sejarah

–          Sistem ekonomi masa Orde Lama 1945-1968

–          Sistem Ekonomi masa Orde Baru 1968-1998

—  Repelita I             1 April 1969-31 Maret 1974

—  Repelita II            1 april 1974-31 Maret 1979

—  Repelita III          1 April 1979-31 Maret 1984

—  Repelita IV          1 April 1984-31 Maret 1989

—  Repelita V           1 April 1989-31 Maret 1994

Baca Artikel Lainnya:

Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Busbagus.co.id – Thomas Hobbes memiliki beberapa sumbangan pemikiran terkait dengan kehidupan sosial dan pandangan politiknya, beberapa diantaranya adalah pandangannya terhadap hubungan antar manusia dengan pengibaartan seperti halnya Materialisme Mekanik. Hobbes juga merupakan seorang penulis filsafat terbesar pada masanya, yang mana kerya-karyanya masih bisa kita jumpai hingga hari ini. Karya terbesarnya yang terkenal adalah tulisan yang berjudul Leviathan. Maka tidak heran jika banyak ilmuan yang menganggap bahwa Hobbes merupakan bapak bagi ilmu politik modern. Hal tersebut erat kaitannya dengan pandangan dan analisa Hobbes yang berhasil untuk menguraikan teori kedaulatan absolut secara sistematis, bahkan Karl Marx pernah mengatakan bahwa  “ Hobbes adalah ayah dari kita semua”. Sumbangsih lainnya bagi ilmu sosial adalah bagaimana Hobbes melihat prilaku manusia dalam interaksi dengan menggemukakan pandangan egoisme psikologi. Adapun metode yang digunakan oleh Hobbes dalam analisa lebih banyak tergolong pada metode deduktif , rasionalis, dan ekperimental (sosio historis). Hobbes juga merupakan bapak kapitalis, doktrim Individualisme posesif.

Kehidupan dan Masanya

    Hobbes sendiri Lahir di Westport, yang merupakan sebuah kota kecil yang berada di dekat Malmesbury di Inggris pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Kehidupan Hobbes, diwarnai dengan perang saudara yang terjadi di dalam Inggris dan adanya ancaman serangan dari Spanyol. Kondisi tersebut memberikan ide-ide dasar bagi Hobbes dalam memandang manusia-masyarakat, moral-politik: hukum gerak. Beberapa karya Hobbes diantaranya adalah, tahun 1640 dengan tulisan  Element of Law  yang dipubikasikan pada tahun 1650. Dalam tulisan tersebut dibagi dalam dua bagian berbeda, pertama  Human Nature dan kedua, De Corpore Politico. Dua tulisan tersebut berisi mengenai perlunya kedaulatan penuh dalam menjalankan kekuasaan. Pada tahun 1642, De Cive in Latin (De Corpore Politico). Selanjutnya terdapat tulisan trilogynya yang berkenaan dengan hubungan antara: body, man, citizen (dalam ilmu mekanika).

 

Kondisi Alamiah Manusia dan Kebebasan

    Teori politik Hobbes merupakan dasar dari pandangan mengenai persepsi psikologi manusia berdasarkan konsepsi mekanistik tentang alam. State of nature: masyarakat sipil-manusia-sifat manusia (karakter, psikologi, fisik, sensasi, emosi, selera, prilaku). Pandangannya tentang tubuh yang lebih melihat pada hukum gerak menembus dunia fisik. Setidaknya Hobbes membagi bentuk gerak menjadi dua macam gerak: vital motion dan voluntary motionVital motion: gerak otomatis dari mekanisme fisiologi oranisme (pernafasan, pencernaan, ekskresi) sedangkan Voluntary motion: tafsir gerak dalam pikiran (stimulus dari luar)

     Beberapa pandangan Hobbes mengenai sumber gerak dasar dalam interaksi manusia adalah emosi, kemuliaan, kebijakan, keberanian. Terkait pandangan Hobbes mengenai pentingnya musyawarah adalah kaitannya dengan tindakan manusia mengenai keinginan dan penolakan. Bagi Hobbes, tidak ada kehendak bebas dan tidak ada konflik antara kebebasan dan keharusan. Oleh karena itu bagi Hobbes, apa yang mendorong atau memotivasi manusia untuk bertindak adalah karena dua motivasi, yaitu kebaikan dan kejahatan. Adapun defines dari keduanya yaitu, kebaikan adalah apa yang kita inginkan, dan kejahatan adalah bahwa yang kita hindari. Pada dasarnya penyebab sebuah konflik muncul adalah, karena adanya keinginan yang kuat dan berbenturan dengan kehendak kuat lainnya yang bertolak belakang. Sifat dasar dari keinginan manusia yang alami adalah keinginan dalam kepemilikan materi. Sebagaimana sebuah konflik dan persaingan terjadi akibat keterbatasan ketersediaan sumber materi yang kemudian diperebutkan dengan kekuatan yang sama kuat. Dalam kondisi tersebut terjaadi apa yang disebut sebagai ‘struggle of power’, yaitu sebuah kompetisi kekuasaan dalam perebutan kekuasaan (dalam hal ini materi). Oleh karena itu, tanpa adanya kekautan (power) maka seseorang tidak akan mampu untuk memperjuangkan dan mempertahankan materi dan kekuasaan yang dimilikinya.

       Oleh karena itu, Hobbes memandang bahwa penyebab konflik yang terdapat pada kondisi alami manuia adalah lebih diakibatkan oleh persaingan, ketakutan, dan kekuasaan. Oleh karena itu, manusia bergerak untuk bertindak lebih didorong oleh motivasi akan keuntungan, keselamatan, dan reputasi. Salah satu pandangan Hobbes terkait dengan psikologi dalam memandang hedonism adalah pencarian akan kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan. “Manusia adalah kekuasaan yang kompleks; keinginan adalah keinginan untuk kekuasaan, kesombongan adalah ilusi tentang kekuasaan, opini mengenai kehormatan akan kekuasaan, kehidupan adalah latihan yang tiada henti-hentinya tentang kekuasaan dan kematian adalah hilangnya kekuasaan secara mutlak”

     Bagi Hobbes, konflik merupakan suatu yang telah dengan alamiah melekat dalam diri manusia, hal tersebut lebih dilatatbelakangi dengan kebanggaan berlebihan akan diri sendiri, ketamakan akan kekuasaan dan materi, serta keberadaan rasa takut dalam diri akan persepsi ketidak amanan. Hal selanjutnya yang ada tertanam dalam diri manusi adalah keberadaan egoisme psikologi, yaitu sebuah pertentangan terkait dengan perbedaan pandangan dan persepsi akan suatu hal. Kedua kondisi alami tersebut juga ditmbah dengan adanya benturan keyakinan dan ideologi yang disebabkan perbedaan pembentukan akan persepsi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan nafsu dalam diri manusia yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan, hal-hal yang sifatnya irasional, dan kemudian mendorong pada terjadinya konflik. Keadaan alamimanusia: “perang/ konflik bagi setiap orang, melawan orang lainnya di mana kehidupan manusia adalah “soliter, miskin, keji, kasar, dan singkat”.

Keadaan alami terletak pada psychological egoism setiap manusia, suatu konsepsi diri akan pentingnya diri sendiri dibandingkan manusia lainnya. Sehingga keamanan akan diri sendiri, merupakan sesuatu hal yang sangat utama dan harus diperjuangkan. “The Right of Nature” menurut Hobbes adalah sebuah kondisi dimana kebebasan setiap orang boleh diraih dengan menggunakan kekuatannya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk pelestarian dirinya sendiri, sebagai penialian dan alasan dan keinginannya sendiri.

      Bagi Hobbes, Hukum alam adalah bagian dari aturan/ ajaran umum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Setidaknya terdapat 3 hukum terpentingbagi Hobbes dalam memandang manusia. Pertama, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengusahakan/ mendorong terciptanya perdamaian. Kedua, setiap orang wajib berdamai dengan orang lainnya (begitupun sebaliknya), dan ketiga, untuk mewujudkan perdamaian antar manusia tersebut, dibutuhkan apa yang dinakana sebagai konsesus dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak bersama terkait hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurut Hobbes, pada dasarnya hukum tidak In foro interno dalam arti, hukum tidak dapat mengikat keinginan, namun lebih pada In foro externo yang berarti hukum harus dapat menempatkan mereka dalam bertindak (mengendalikan) pada tempat atau posisi yang tepat. Hukum alam adalah hukum yang benar dari alasan, mengikat kedua subjek yang berdaulat, tetapi kekuatannya mengikat atau karakter wajib muncul dari kehendak Tuhan, oleh karena itu Hobbes memandang bahwa hukum dapat melestarikan dirinya sendiri.  Oleh karena itu, menurut Hobbes,d alam setiap diri manusia harus ada kewajiban moral untuk mematuhi kehendak yang berdaulat. Terdapat sebuah kewajbian fisik eksternal dalam diri manusia yang timbul dari kekuatan dan kekuasaan. Hal tersebut mendorong manusia tentang munculnya sebuah wujud kewajiban fisik internal dari kepentingan diri yang kemudian harus tuduk karena danya rasa takut akan hukuman jika keinginan/ kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan yang berdaulat. Disisi lain,selain rasa takut, juga terdapat rasa atau keinginan untuk berdamai agar dapat terhindar dari kesulitan dan kesukaran. Masing-masing dari kewajiban ini memberikan motif terpisah untuk mengamati urutan persemakmuran, dan masing-masing diperlukan untuk pelestarian perdamaian. Bagi Hobbes, kewajiban politik adalah “kewajiban campuran yang terdiri dari kewajiban fisik, rasional dan moral, dikombinasikan untuk melayani salah satu ujung kewajiban tersebut, tetapi tidak pernah berasimilasi satu sama lain” .

Kedaulatan Menurut Hobbes

       Kewenangan  bagi yang berdaulat dapat diperoleh melalu konsensus yang buat di antara individu, baik melalui sebuah kontrak sosial ataupun dalam bentuk perjanjian. Dalam hal ini, Hobbes melihat, bahwa apa yang dimaksud dengan kontrak disini adalah sebuah proses transfer mengenai hak. Oleh karena itu, perjanjian juga merupakan sebuah bentuk kesukarelaan atau ketaatan kepada sang pemegang kedaulatan. Kedaulatan dalam pandangan Hobbes, adalah sebuah kedaulatan yang juga harus bergerak/ bertindak sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu, kebebasan (liberty) disini adalah keheningan dari hukum itu sendiri, yaitu sebuah bentuk wujud ketaatan dan kepatuhan dengan hukum yang berdaulat. Warga negara dalam hal ini adalah masyarakat, bebas untuk bertindak, namun demikian, warga negara tidak boleh membantah perintah yang diberikan oleh pemerintah yang berdaulat. Oleh karena itu, Hobbes memandang hak hanya sebagai bagian dari subjek pertahanan diri. Pada dasarnya, tujuan dari pembentukan masyarakat sipil adalah dan tidaklah lain untuk melestarikan kehidupan dengan cara seminimal mungkin menghindari terjadinya konflik. Sehingga, kewenangan dari tindakan bagi yang berdaulat adalah mutlak dan tidak bisa ditawar.

Gereja dan Negara dalam Pandangan Hobbes

     Pandangan Hobbes terkait dengan hubungan antara gereja dengan negara, adalah dia percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk beragama, dan Hobebs melihat bahwa hal tersebut merukana sebuah panggilan dari hati nurani yang tidak mungkind apat dipaksakan, termasuk oleh negara. Menurut Hobbes, keberagamaan dan praktek agama adalah sebuah bentuk ibadah dan keimanan, meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap berada di bawah yuridikasi kedaulatan politik.

Hukum Sipil dan Hukum Alam

      Hukum alam adalah sebuah hukum yang memiliki tujuan praktis yang kemudian akan digantikan dengan hukum sipil. Hukum sipil sendiri merupakan sebuah hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berdaulat dengan tujuan untuk menghindari manusia dari konflik yang ditimbulkan oleh kepentingan probadi. Meskipun demikian, Hobbes memandang , bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum perdata itu sendiri, dan begitupun sebaliknya, bahwa hukum perdata jug amerupakan bagian dari hukum alam. Pada dasarnya, prinsip dari pada hukum adalah untuk mengendalikan kebebasan alami manusia yang pada dasarnya saling bertentangan mengenai keinginan untuk menuju sebuah satu titik bersama yaitu perdamaian.